Uu Pertambangan Batubara 1900 Hingga 2015

Pertanyaan gratis

  • HAL YANG PERLU DIKRITISI DALAM

    HAL YANG PERLU DIKRITISI DALAM PERUBAHAN UU MINERBA Tambang merupakan salah satu sektor sumber daya yang cukup mendongkrak pertumbuhan pembangunan pasca kemerdekaan hingga saat ini dan membutuhkan pengaturan yang komprehensif SPN News Jakarta Pendapatan negara yang diperoleh dari aktivitas pertambangan dinilai cukup besar

    Dapatkan Harga
  • Para Pebisnis Tambang dan Energi Kotor di

    Peran Konflik Kepentingan dan Rekam Jejaknya UU Omnibus Law atau Cipta Kerja baru saja disahkan pertanyaannya Bagaimana perusahaan perusahaan pertambangan dan energi kotor di Indonesia terhubung dengan orang orang lingkaran

    Dapatkan Harga
  • BEBERAPA KRITIK HUKUM

    Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah disahkan menjadi undang undang Perubahan UU No 4 Tahun 2009 pada 12 Mei 2020 menuai catatan kritis dari banyak pihak Catatan pertama datang dari proses pembentukan Perubahan UU No 4 Tahun

    Dapatkan Harga
  • Kala Gubernur sampai Mahasiswa Gugat UU

    UU Minerba katanya harus batal karena tidak sejalan bahkan kontraproduktif dengan kepentingan rakyat hanya menguntungkan raksasa pertambangan batubara yang akan habis masa berlaku Ketika memutuskan UU Minerba lebih layak kita sebut sebagai memo jaminan keselamatan terhadap para pengusaha bukan keselamatan rakyat kata Merah

    Dapatkan Harga
  • G E R A K A N N A S I O N A L PENYELAMATAN

    sebagai pelaksana UU Minerba belum ditetapkan hingga saat ini 3 Renegosiasi Kontrak 34 Kontrak Karya/KK dan 78 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B Pasal 169 UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

    Dapatkan Harga
  • Inilah Lima Potensi Bahaya Bekerja di Tambang

    Inilah Lima Potensi Bahaya Bekerja di Tambang Bawah Tanah duniatambang idBekerja di perusahaan pertambangan merupakan mimpi bagi banyak orang Bekerja di pertambangan memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi Namun sejumlah tindakan telah dilakukan untuk meningkatkan keselamatan para penambang dan memperbaiki lingkungan tempat mereka

    Dapatkan Harga
  • Mining Investment Law Paradigm Shifts

    Pertambangan Mineral dan Batubara UU 2 Nanik Trihastuti Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia Malang Setara Pers kelompok Penerbit Intrans 2013 hlm 92 Minerba Kedua undang undang ini tidak

    Dapatkan Harga
  • Perpanjangan Izin Usaha Freeport Berpotensi

    JAKARTAPerhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi menilai perpanjangan izin usaha PT Freeport Indonesia dengan diubahnya status kerja sama dari kontrak karya KK menjadi Izin usaha pertambangan khusus IUPK berpotensi melanggar UU tentang Pertambangan

    Dapatkan Harga
  • DPR Klaim UU Minerba Jawab Kebutuhan

    Sugeng menuturkan RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara RUU Minerba telah memulai proses penyusunannya sejak tahun 2015 RUU Minerba tersebut telah menjadi program legislasi nasional tahun 2015 2019 dan telah menjadi program prioritas tahun 2015 2016 2017 dan 2018

    Dapatkan Harga
  • Sejarah Pengaturan Pertambangan Minerba dan

    Pengaturan mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini akan mengalami perubahan Perubahan tersebut tentu memiliki konsekuensi tersendiri terhadap berbagai ketentuan yang akan telah ada sebelumnya Begitupun dengan pengaturan mengenai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B hingga saat ini belum memiliki kejelasan atau cantolan hukum yang

    Dapatkan Harga
  • Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah

    Era baru hukum pertambangan dimulai sejak era reformasi pemerintahan daerah di mana terjadi perubahan drastic terhadap kewenangan pengolahan pertambangan Semula berdasarkan Undang undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok

    Dapatkan Harga
  • 15 Aturan Baru Dalam UU Minerba yang Baru

    JAKARTADPR bersama dengan pemerintah baru saja mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara RUU Minerba menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR Selasa 12/5 sore kemarin Berdasarkan pemaparan Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto pada Rapat Paripurna ada 15

    Dapatkan Harga
  • DAMPAK DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN

    waktu 2012 hingga 2031 batubara yang dieksplorasi oleh PT MBA memiliki kualitas rendah antara 4 885 Kkal/kg hingga 5 350 Kkal/kg Hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Vol 2 No 2 Agustus 2015 Dampak dan Solusi Pertambangan Batubara

    Dapatkan Harga
  • Bom Waktu UU Minerba Halaman 1

    Disadari atau tidak UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Minerba adalah bom waktu Indonesia UU ini dengan tegas mengat Dampak UU MinerbaImplikasi dari minimnya smelter tersebut adalah akan banyak bahan mentah tambang yang tidak dapat dijual yang pada akhirnya membuat pelaku tambang akan mengurangi kapasitas produksinya atau bahkan

    Dapatkan Harga
  • Kementerian ESDM Paparkan 13 Isu Utama

    Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan isu utama di dalam revisi UU Minerba berasal dari usulan pemerintah maupun DPR RUU Minerba ini lanjutnya merupakan inisiatif dari DPR dan telah dilakukan DPR sejak tahun 2015 dimana sudah masuk dalam prolegnas Program Legislasi Nasional tahun dan setiap tahunnya masuk

    Dapatkan Harga
  • Lebih dari 9 000 Hektar Lahan Tambang

    JAKARTA KOMPAS Sebanyak 9 026 hektar lahan pertambangan batubara dikembalikan ke negara menyusul penandatanganan 10 amandemen perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PKP2B Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Adhi Wibowo mengatakan pengembalian lahan tambang batubara itu mengacu pada amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

    Dapatkan Harga
  • Inilah Lima Potensi Bahaya Bekerja di Tambang

    Inilah Lima Potensi Bahaya Bekerja di Tambang Bawah Tanah duniatambang idBekerja di perusahaan pertambangan merupakan mimpi bagi banyak orang Bekerja di pertambangan memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi Namun sejumlah tindakan telah dilakukan untuk meningkatkan keselamatan para penambang dan memperbaiki lingkungan tempat mereka

    Dapatkan Harga
  • Ini 12 Pebisnis Tambang yang Sponsori

    Dari catatan kami ditemukan sejumlah pasal pasal sektor pertambangan dan energi yang ada di dalam UU Cipta Kerja yang menguntungkan perusahaan perusahaan tambang dan batubara Omnibus Law juga merupakan penanda krisis demokrasi dan tegaknya pemerintahan despotik yang terus memperkuat kepentingannya dengan memperlemah suara rakyat kata Tata Mustasya

    Dapatkan Harga
  • PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH

    2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya dapat disebut sebagai Undang Undang Pertambangan UU Pertambangan Kegiatan kegiatan pengelolaan bahan tambang tersebut di dalam UU Pertambangan disebut dengan

    Dapatkan Harga
  • Sejarah Pengaturan Pertambangan Minerba dan

    Pengaturan mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini akan mengalami perubahan Perubahan tersebut tentu memiliki konsekuensi tersendiri terhadap berbagai ketentuan yang akan telah ada sebelumnya Begitupun dengan pengaturan mengenai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B hingga saat ini belum memiliki kejelasan atau cantolan hukum yang

    Dapatkan Harga
  • Terungkap 12 Aktor Tambang di Balik UU

    Dari catatan kami ditemukan sejumlah pasal pasal sektor pertambangan dan energi yang ada di dalam UU Cipta Kerja yang menguntungkan perusahaan perusahaan tambang dan batubara Omnibus Law juga merupakan penanda krisis demokrasi dan tegaknya pemerintahan despotik yang terus memperkuat kepentingannya dengan memperlemah suara rakyat kata Tata Mustasya

    Dapatkan Harga
  • KEBIJAKAN PENGUSAHAAN BATUBARA Memperkuat

    jumlah jenis dan mutu hasil usaha pertambangan PP 55/2010 UU Nomor 4/2009 pasal 142 dan PP Nomor 23 2010 pasal 102 batubara tahun 2015 hingga 2019 yang meningkat 1 per tahun dan peningkatan DMO batubara batubara BATUBARA

    Dapatkan Harga
  • Vol 11 No 3 2015

    Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Edisi September 2015 Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol 11 No 3 edisi September 2015 terbit kembali yang diawali dengan mengangkat topik permasalahan mangkirnya beberapa perusahaan batubara dalam hal kewajiban mereka membayar pajak pertambahan nilai kepada negara

    Dapatkan Harga
  • ASAS ASAS HUKUM PERTAMBANGAN

    7 Akuntabilitas Asas akuntabilitas yai tu setiap pertambangan mineral dan batubara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat degan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Asas akuntabilitas ini erat kaitannya dengan hak hak yang akan diterima oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara

    Dapatkan Harga
  • Redup Asa Korban Konflik Tambang di Bawah

    Hal serupa juga diberikan pada pertambangan Batubara meski di Pasal 47 UU sebelumnya tak ada kata dijamin melainkan kata dapat diperpanjang Bahkan dalam pasal 47 g pertambangan batu bara yang terintegrasi dengan kegiatan pertambangan dan atau pemanfaatan selama 30 tahun akan dijamin memperoleh perpanjangan 10 tahun

    Dapatkan Harga
  • Pemerintah Sumbar Cabut 21 Izin Tambang

    Bukan itu saja katanya IUP terbit setelah UU Pertambangan Mineral dan Batubara harus melewati prosedur lelang Sedang izin bupati ini penunjukan langsung hingga cacat prosedural Geominex Sapek katanya sebagai pemegang izin dalam temuan LBH Padang juga sudah tak melaksanakan kewajiban baik ditetapkan dalam IUP maupun kewajiban berdasarkan UU

    Dapatkan Harga
  • PERSOALAN PERTAMBANGAN RAKYAT PASCA

    setelah diberlakukannya UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah sejak tahun 1900 membuat model percontohan penanganan pertambangan rakyat dengan mewadahi emas rakyat

    Dapatkan Harga
  • UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

    4 Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan di luar panas bumi minyak dan gas bumi serta air tanah 5 Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi

    Dapatkan Harga
  • Perubahan Aturan tentang Kontrak hingga

    Perubahan Aturan tentang Kontrak hingga Smelter Disiapkan di Revisi UU Minerba JAKARTA KOMPASMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sudirman Said menjelaskan pemerintah tengah dalam proses menyiapkan draft revisi Undang undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara minerba

    Dapatkan Harga
  • Resume Uu Minerba

    Resume uu minerba 000 lima ribu hektare dan paling banyak 100 Hal tersebut diimplementasikan melalui lanjutan pembahasan Rancangan Undang undang RUU tentang perubahan atas Undang Undang UU Tahun 4 Tahun 2009 tentang rbeda

    Dapatkan Harga
  • Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang

    pertambangan di Kota Samarinda harus mendapat izin dari Walikota Tetapi pada tahun 2016 Dinas Pertambangan di tingkat Kabupaten/Kota di ambil alih oleh pemerintah provinsi disebabkan karena terbitnya UU No 23 Tahun 2014 Tentang

    Dapatkan Harga
  • Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang

    Government Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 12 Nomor 1 Januari 2019 21 32 ISSN e ISSN 21 Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda Siti Airinda Marennu

    Dapatkan Harga